Advertisement

BI Rapat Koordinasi Digitalisasi Pendapatan di Bulukumba

BULUKUMBA, LASKARINFO.COM — Bank Indonesia mengadakan Rapat Koordinasi Digitalisasi Pendapatan dengan Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang dipimpin langsung oleh Bupati, Andi Muchtar Ali Yusuf di Ruang Rapat Bupati, Jumat 16 September 2022

Rapat ini juga dihadiri Wakil Bupati, Andi Edy Manaf, Sekretaris Daerah, Muh. Ali Saleng dan seluruh kepala OPD Pengelola PAD serta Bank Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Devi Ika Puspitosari.

Bupati Bulukumba menyampaikan bahwa pembangunan di Bulukumba saat ini masih bergantung pada APBN dengan porsi yang cukup besar. Oleh karena itu, perlu diadakan metode lain untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah.

BACA JUGA:   BI Puji Realisasi Inflasi Bulukumba

Salah satunya dengan cara mempercepat proses pembayaran secara digital. Selain memperkuat sinergi untuk melakukan digitalisasi di lingkungan Pemkab Bulukumba, diminta juga untuk bersinergi antar lembaga, termasuk aparat penegak hukum.

“Pembayaran secara digital tentu lebih cepat, tranparan dan akuntabel, juga untuk menekan kebocoran pembayaran pajak atau retribusi,” ungkap Andi Utta sapaan akrab Bupati Bulukumba.

Devi Ika Puspitosari, menyampaikan keterlibatan Pejabat Tinggi Daerah dan kolaborasi antar OPD merupakan faktor kunci menuju kategori Digital. Data menunjukkan bahwa masih sedikit kepala daerah atau sekretaris daerah yang memimpin langsung koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

BACA JUGA:   Pemkab Bulukumba Siapkan Pasar Murah

“Jadi kami mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih, karena bapak Bupati Bulukumba memimpin langsung rapat koordinasi ini,” ungkap Devi.

Menurut Devi, peran TP2DD dalam meningkatkan PAD untuk kemandirian fiskal daerah sangat penting melalui elektronifikasi transaksi Pemda.

Oleh karena itu, salah satu rekomendasi dari Bank Indonesia, lanjutnya adalah Pemda diminta untuk meningkatkan kerjasama dengan Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui perluasan kanal pembayaran non tunai seperti teller, mobile banking, e-commerce, retail dan QRIS.

“Tentunya perubahan cara dari tunai menjadi digital ini memerlukan edukasi dan peningkatan literasi secara terus menerus di masyarakat,”kata Devi.