Advertisement

Disorot Dewan, Bupati Bulukumba Dinilai Gagal Berdayakan Kontraktor Lokal

Ketua Komisi B DPRD Bulukumba, Fahidin HDK dan Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf

LASKARINFO.COM, BULUKUMBA — Pemerintahan Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf saat ini disorot Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lantaran dinilai gagal dalam memberdayakan kontraktor lokal.

Hal tersebut disampaikan ketua Komisi B DPRD Bulukumba, Fahidin HDK.

Menurut dia, kebijakan pemerintah daerah terkait konsolidasi belanja modal itu baik tapi tidak tepat.

“Kita baru saja keluar dari kondisi Covid-19 dan sedang melakukan upaya pertumbuhan ekonomi lokal. Artinya daerah harus, mau tidak mau harus berkontribusi menahan laju inflasi karena spending power atau daya beli masyarakat sedang menurun,” kata Fahidin kapada awak media belum lama ini.

Pemerintah kata dia, harus mempertimbangkan sisi APBD dalam menguatkan pengusaha lokal.

“Saya turun mendengarkan aspirasi masyarakat pengusaha lokal kita khususnya kontraktor yang kurang lebih 700-an orang itu mengalami keputus asaan akibat kebijakan pemerintah soal konsolidasi tidak tepat,” ungkap Fahidin.

Sebenarnya, lanjut ketua PKB Bulukumba itu, APBD diharapkan mampu menggerakkan pengusaha lokal dalam rangka membantu menumbuhkan ekonomi. Proyek atau pekerjaan saat ini dilakukan dengan lelang terbuka untuk umum namun, faktanya pemenang proyek rata-rata dimenangkan orang luar.

BACA JUGA:   Ribuan Warga Antar Mantan Bupati A.M Sukri Sappewali ke Peristirahatan Terakhir, Berikut Profil dan Biodatanya

“Artinya, ada 80 persen uang kita akan digunakan untuk orang luar daerah, kemungkinan kalau ada 10 sampai 20 persen saja yang tinggal itu saja yang berputar karena 80 persenya sudah keluar daerah,” jelas Fahidin.

Seharusnya pemerintah mempertimbangkan atau mengkaji ulang kebijakan yang dikatakan Fahidin baik tapi tidak tepat digunakan dalam kondisi ekonomi yang sedang mau bergerak naik.

Dilain sisi, ada juga kegiatan yang masih melakukan penunjukan langsung.

“Boleh dong penunjukan langsung semua kecuali selama ini yang dilakukan lelang hanya kegiatan infrastruktur jalan, seperti laston dan pengadaan barang dan jasa yang lain itu harus dipahami dalam rangka perputaran ekonomi lokal,” cetus Fahidin.

“Kebijakan ini sebenarnya semakin memperpanjang penderitaan rakyat. Terutama pengusaha kecil, pengusaha lokal kita, kontraktor kita,” Tegas Fahidin.

Melihat data, yang banyak berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi lokal itu adalah kontraktor lokal.

BACA JUGA:   BKKBN Provinsi Serahkan Rincian DAK Rp 5,4 Milyar kepada Pemkab Bulukumba

Dilain hal, DPRD terus berupaya mendorong pemerintah menyelesaikan target PAD, seperti hotel dan restoran tapi dengan kebijakan melakukan konsolidasi dimana orang luar memenangkan pekerjaan, target mustahil tercapai dengan baik.

Bahkan dalam peraturan presiden sebenarnya, menekankan agar pengusaha lokal harus menjadi perhatian khusus pemerintah daerah.

“Seperti kalau membeli material di luar daerah, bagaimana dengan buruh kita, pengusaha material kita, ini pasti berdampak,” terang Fahidin.

Mestinya kata dia, ada survei kepuasan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

“Kami di DPRD sering kali mengingatkan pemerintah agar berhati-hati mengeluarkan keputusan, karena kebijakan yang baik itu adalah yang dapat diterima oleh masyarakat. Pemerintah tidak boleh berdiri sendiri karena tidak ada landasan yang mengatakan harus demikian konsolidasi nya,” pungkas Fahidin.

Terpisah, Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf yang dikonfirmasi awak media membantah jika pihaknya tidak memberdayakan kontraktor lokal.

Meski dalam pemerintahannya saat ini, memang melakukan konsolidasi, dimana pembangunan di Bulukumba hampir semua ditenderkan dan siapa saja bisa ikut menawar.

BACA JUGA:   Dituding Rangkap Jabatan, Kadis Kominfo Bulukumba: Mungkin Mereka Iri

“Saya bisa suruh buka untuk buktikan, banyak orang Bulukumba yang menang tender,” kata Andi Utta sapaan akrab Bupati belum lama ini.

“Orang Bulukumba semua hebat, perusahaan luar backup perusahaannya, menangkan dan mereka semua yang kerjakan,” tambahnya.

Hanya saja kata Bupati yang berlatar belakang pengusaha itu, Kontraktor Bulukumba hampir rata-rata tidak memiliki dokumen SBU, sehingga mereka menggunakan perusahaan dari luar.

“Saya pasti perhatikan (kontraktor Bulukumba). Saya tidak ada intervensi sama sekali dan semua silahkan menawar, alhamdullilah semua mereka bisa bekerja baik dan pengawasan melekat dengan Consultan dan PPK control,” jelas Andi Utta.

Meski demikian, Andi Utta mengingatkan para kontraktor tidak main curang, termaksud mengurangi kualitas kerjanya.

” Yang main- main saya delette (hapus,red),termasuk perusahaan yang kinerja buruk saya akan black list,” tegas Andi Utta. (*)