Advertisement
Berita  

Gubernur dan Kakanwil Kemenkumham Sulsel Terima Penghargaan

Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM

Gubernur dan Kakanwil Kemenkumham Sulsel Terima Penghargaan Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM
Gubernur dan Kakanwil Kemenkumham Sulsel Terima Penghargaan Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM

LASKARINFO.COM, JAKARTA — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkumham Sulsel), Liberti Sitinjak menerima penghargaan sebagai Pembina Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly.

Kolaborasi keduanya dinilai berhasil membina 18 dari 24 Kabupaten/Kota di Sulsel dalam pemenuhan kriteria penilaian daerah peduli HAM.

Penghargaan ini diterima pada puncak peringatan hari HAM sedunia ke-74 tahun 2022 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Senin (12/12).

BACA JUGA:   Roadshow di 3 Daerah, Nurdin Halid: Kita Masih Mendapat Tempat Dihati Masyarakat

Piagam penghargaan untuk Gubenur Sulsel diserahkan langsung oleh Wakil Presiden, K.H. Ma’ruf Amin, sedangkan untuk Kakanwil Kemenkumham Sulsel diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Plt. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Plt. Dirjen HAM), Mualimin Abdi. Penghargaan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: M.HH-03.HA.02.01.01Tahun 2022 sebagai Pembina 60 Persen atau Lebih Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin dalam sambutannya menggarisbawahi bahwa segala capaian yang telah kita raih dalam pemajuan HAM, tidak membuat kita puas sampai di titik ini saja, melainkan menjadi batu loncatan untuk menggapai sasaran yang lebih tinggi lagi dalam rangka pemenuhan HAM bagi seluruhmasyarakat Indonesia.

BACA JUGA:   Andi Murniaty Makking Berlabuh ke PAN

“Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia di bumi Indonesia tercinta,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu terselenggaranya Pelayanan Publik Berbasis HAM. “Kita patut berbangga, namun tidak lupa, bahwa upaya untuk menegakkan HAM merupakan suatu proses yang terus-menerus harus ditingkatkan sebagai amanat seluruh rakyat Indonesia, melalui ikatan kebangsaan dan kenegaraan di dalam Pancasila dan konstitusi,” ucap Yasonna.