LASKARINFO.COM, BULUKUMBA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, Prof Dr KH Nadjamuddin Lc MA melantik dan mengukuhkan pengurus Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Bulukumba, masa khidmat 2022-2027, di Aula Kampus STAI Algazali Bulukumba, Minggu 25 September 2022.
K.H. Tjamiruddin kembali didapuk sebagai Ketua Umum MUI Bulukumba untuk periode ketiganya. Dalam kepengurusannya ini KH Tjamiruddin didampingi sosok doktor muda sebagai Sekretaris Umum. Sosok itu adalah Dr. Andi Muhammad Asbar, S.Pdi, M.Pdi (32 tahun). Andi Asbar menggantikan jabatan sekretaris dari Dr. Abdul Hakim Bohari yang pada periode ini didapuk menjadi Wakil Ketua Umum MUI Bulukumba.
Pelantikan MUI Bulukumba kali ini mengambil tema “Konsolidasi dan Sinergi Ulama dan Umara dalam Menjaga Umat Melalui Islam Wasathiyah di Bumi Panrita Lopi”
Menurut KH Tjamiruddin, tema ini sengaja diambil, karena tanpa adanya konsolidasi atau kerjasama antara ulama dan umara, maka sulit untuk menjaga umat. Di satu sisi pemerintah melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, dan di sisi lain di bidang agama, MUI hadir memberikan pembimbingan tentang bagaimana mewujudkan masyarakat yang religius atau Islami.
Lebih lanjut, KH Tjamiruddin menyampaikan, bahwa MUI saat ini telah melibatkan sejumlah elemen, utamanya dari kaum muda. Selama ini, katanya, MUI Bulukumba memiliki tiga pilar atau elemen yang selama ini membantu dalam mengembangkan kehidupan agama melalui dakwah, yaitu pertama Majelis Dai Muda Bulukumba, kedua Komunitas Pejuang Subuh Bulukumba, dan yang ketiga Bikers Muslim Bulukumba.
Menurutnya, inilah yang selama ini membantu majelis ulama dalam mengembangkan kegiatan kegiatan keagamaan di Kabupaten Bulukumba
“Diharapkan melalui berbagai wadah seperti ini, kita mengajak atau membina umat dengan cara yang bijaksana,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Andi Edy Manaf yang hadir dalam pelantikan MUI Bulukumba menyampaikan bahwa, ulama terlebih dahulu hadir sebelum negara atau pemerintahan ini lahir. Sehingga dengan demikian, tatanan bernegara ini tidak bisa lepas dari ulama atau ulama yang negarawan.