Advertisement
Berita  

Polemik PBB-P2 Bulukumba Belum Usai

BULUKUMBA, LASKARINFO.COM — Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Bulukumba masih menjadi polemik hingga kini.

Tahun 2021 lalu, tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Bulukumba sebanyak Rp 23 Miliar. DPRD Bulukumba juga telah meminta Pemkab Bulukumba supaya meyelesaikan problem tersebut.

Dari tunggakan itu, maka dibentuklah tim terpadu penuntasan tunggakan PBB-P2 yang melibatkan multi pihak seperti, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Bapenda), Polres dan Kejaksaan Negeri Bulukumba. Tahun 2022 ini, Surat Keputusan (SK) tim terpadu telah di perbarui sejak Februari 2022 lalu.

BACA JUGA:   Smart Green House Bantaeng, Pertanian Canggih dengan Teknologi Digital

Polemik PBB-P2 masih berlanjut, warga di Kecamatan Kindang mengeluhkan pembayaran SPPT PBB-P2 yang tidak lunas namun telah dibayarkan.

Hal tersebut membuat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bulukumba melakukan aksi beberapa waktu lalu.

Dari pantauan Laskar Info, masih terdapat warga yang mengukuhkan tidak terbitnya SPPT PBB-P2, namun diakui telah dilunasi melalui kolektor.

Sementara itu, Komisi B, DPRD Bulukumba juga melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masyarakat Kecamatan Kindang. Rabu, 14 September 2022.

Pada kesempatan tersebut Fahidin meminta kepada bidang Pendapatan untuk melakukan penyerahan STTS perkecamatan di masing-masing kecamatan, agar wajib pajak mendapatkan bukti bahwa pajaknya benar sudah terbayarkan.

BACA JUGA:   YPP Al-Mitra Bulukumba Bakal Gelar Reuni Alumni

“STTS ini penting diberikan kepada masyarakat wajib pajak, agar apa yang dia bayarkan itu ada buktinya, supaya kedepannya bisa kelihatan siapa sudah bayar dan siapa yang belum bayar,” kata Fahidin.