Makassar, Laskarinfo.com – Walikota Makassar, Danny Pomanto, mendapat sorotan tajam pada akhir masa jabatannya setelah meresmikan PAUD Negeri Tamalate pada 11 Februari 2025. Pasalnya, meskipun telah diresmikan, kondisi PAUD tersebut dinilai tidak memenuhi kelayakan untuk beroperasi.
Terkait hal ini, Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) menggelar aksi unjuk rasa dan melaporkan masalah ini secara resmi ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sul-Sel).
Koordinator Lapangan KPPM, Sakring, menyampaikan bahwa berdasarkan investigasi dan kajian mendalam, pihaknya menduga kuat adanya indikasi korupsi terkait pembangunan PAUD Negeri Tamalate oleh kontraktor pemenang tender, Aura Tunas Abadi.
“Kami menemukan banyak kerusakan pada bangunan, yang berpotensi berdampak negatif saat PAUD ini dioperasikan,” jelas Sakring.
Soetarmi, salah satu pihak yang menerima aspirasi KPPM, menyatakan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. “Kami terima berkas pelaporan dan akan mengawal laporan ini,” ujarnya.
Setelah pelaporan dilakukan, Andriawan, Koordinator Mimbar (Kormim), mengarahkan massa untuk melanjutkan aksi unjuk rasa ke Kantor Walikota Makassar.
Di sana, Sakring menyampaikan kekecewaannya pada Walikota yang meresmikan PAUD Negeri Tamalate dalam kondisi rusak. Menurutnya, ini adalah kegagalan terbesar Walikota di akhir masa jabatan, terutama karena PAUD Negeri Tamalate merupakan salah satu program unggulan.
“Sebaiknya di akhir masa jabatan, Walikota memberi kesan positif, namun kenyataannya peresmian ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kelayakan bangunan,” tegas Sakring.