“Jadi setelah saya cek kembali ada berkas yang ternyata tidak sesuai. Jadi saya putuskan tidak mengajukan agar tidak menjadi masalah kemudian hari,” jelasnya.
Dari data yang diperoleh, beberapa SPj yang dimaksud antara lain, Belanja Pemeliharaan Kendaraan Pperasional senilai Rp 8.510.000 dan Rp 5.319.500. Kemudian Honorarium Jasa Operator Komputer senilari Rp 1.000.000, dan Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu senilai Rp 6.250.000.
Diketahui, salah satu SPj yang diajukan tanpa melalui verifikasi dan tanda tangan Bendahara dan sekretaris yakni kegiatan pemeliharaan kendaraan yang nilainya belasan juta.
Sebelumnya, Kadis Kominfo Bulukumba, Daud Kahal yang dikonfirmasi membenarkan mengenai pemecatan tenaga honorer tersebut karena adanya pengurangan anggaran.
“Bukan pemecatan, melainkan perjanjian kerja tidak dilanjutkan karena adanya pengurangan anggaran. Setelah kita nilai diputuskan tidak melanjutkan,” kata Daud Kahal.
Mengenai SPj, Daud Kahal mengatakan apa yang dilakukan tenaga honorer tersebut diluar hak dan kewenangannya sehingga berdampak fatal pada pencairan terakhir anggaran Diskominfo tahun 2023.
“Begini mereka itu sebenarnya dibawah Andi Ulla (Kabid Humas Diskominfo) tapi mereka tidak pernah bekerja untuk Andi Ulla. Malah mengurusi yang bukan kerjaannya terkait SPj yang berdampak pada pencairan terakhir anggaran Diskominfo,” pungkas Daud.